Sebuah Surat Edaran (SE) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Keyua MA Muhammad Syarifuddin pada Selasa, 17 Juli 2023. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

SE tersebut dibuat sebagai solusi karena maraknya pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia. Terkait hal ini, lebih jelas Hairunas menjabarkan mengenai dampak dari pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif psikologis.

Hal tersebut disampaikan oleh Hairunas selaku Ahli Presiden dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kamis (11/8/2022).Keyakinan terhadap suatu agama merupakan hak individu sebagai warga bernegara, yang pada hakikatnya tidak dapat dipaksakan oleh seseorang kepada yang lainnya termasuk mengubah keyakinannya tersebut. Menurut Hairunas, pemaksaan pindah agama karena hubungan pernikahan sebenarnya dapat melukai psikologis seseorang dan hal demikian cenderung emosional sesaat. Sebab, pernikahan beda agama yang dilakukan tersebut dapat menciderai dan mengganggu kestabilan kerukunan keluarga dari kedua pihak, baik calon istri maupun calon suami.